Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat
Islam setelah wafatnya
Nabi Muhammad SAW
(570–632). Kata "Khalifah" (خليفة Khalīfah) sendiri dapat diterjemahkan
sebagai "pengganti" atau "perwakilan". Pada awal keberadaannya, para
pemimpin Islam ini menyebut diri mereka sebagai "Khalifat Allah", yang
berarti perwakilan Allah (Tuhan). Akan tetapi pada perkembangannya
sebutan ini diganti menjadi "Khalifat rasul Allah" (yang berarti
"pengganti Nabi Allah") yang kemudian menjadi sebutan standar untuk
menggantikan "Khalifat Allah". Meskipun begitu, beberapa akademisi
memilih untuk menyebut "Khalīfah" sebagai pemimpin umat Islam tersebut.
Khalifah juga sering disebut sebagai
Amīr al-Mu'minīn (أمير المؤمنين) atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin orang-orang
mukmin", yang kadang-kadang disingkat menjadi "amir".
Setelah kepemimpinan
Khulafaur Rasyidin (
Abu Bakar,
Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan
Ali bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut oleh
Bani Umayyah,
Bani Abbasiyah, dan
Kesultanan Utsmaniyah, dan beberapa kekhalifahan kecil, berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke
Spanyol,
Afrika Utara, dan
Mesir.
Khalifah berperan sebagai kepala ummat baik urusan negara maupun
urusan agama. mekanisme pengangkatan dilakukan baik dengan penunjukkan
ataupun majelis
Syura' yang merupakan majelis
Ahlul Ilmi wal Aqdi yakni ahli ilmu (khususnya keagamaan) dan mengerti permasalahan ummat. Sedangkan
Khilafah
adalah nama sebuah sistem pemerintahan yang begitu khas, dengan
menggunakan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada
Al-Quran & Hadist.
Secara ringkas, Imam
Taqiyyuddin An Nabhani (
1907-
1977) mendefinisikan
Daulah Khilafah
sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk
menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengembang risalah Islam ke
seluruh penjuru dunia (Imam Taqiyyuddin An Nabhani,
Nizhamul Hukmi fil Islam, hal. 17). Dari definisi ini, jelas bahwa Daulah Khilafah adalah hanya satu untuk seluruh dunia.
Jabatan dan pemerintahan kekhalifahan terakhir, yaitu kekhalifahan
Utsmani berakhir dan dibubarkan dengan pendirian
Republik Turki pada tanggal
3 Maret 1924 ditandai dengan pengambilalihan kekuasaan dan wilayah kekhalifahan oleh
Majelis Besar Nasional Turki, yang kemudian digantikan oleh
Kepresidenan Masalah Keagamaan (
The Presidency of Religious Affairs) atau sering disebut sebagai
Diyainah.
[sunting] Kelahiran Kekhalifahan Islam
Kekhalifahan Islam, 622-750
Kebanyakan akademisi menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara
langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam
setelah kematiannya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah: siapa
yang akan menggantikan Nabi Muhammad, dan sebesar apa kekuasaan yang
akan didapatkannya?
[sunting] Pengganti Nabi Muhammad
Fred M. Donner, dalam bukunya
The Early Islamic Conquests (1981), berpendapat bahwa kebiasaan
bangsa Arab ketika itu adalah untuk mengumpulkan para tokoh masyarakat dari suatu keluarga (
bani
dalam bahasa arab), atau suku, untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin
dari salah satu di antara mereka. Tidak ada prosedur spesifik dalam
syuro
atau musyawarah ini. Para kandidat biasanya memiliki garis keturunan
dari pemimpin sebelumnya, walaupun hanya merupakan keluarga jauh.
Hingga pada tiba saatnya Nabi Muhammad meninggal, kaum Muslim
berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi penerus kepemimpinan
Islam setelah wafatnya rasul, hingga saat ini apa yang dibicarakan di
dalam masa tenggang itu masih menjadi kontroversi di kalangan kaum
Muslim, namun dapat dipastikan bahwa mayoritas kaum muslim yang hadir
dalam musyawarah saat itu meyakini bahwa
Abu Bakar Ash-Shiddiq
adalah penerus kepemimpinan Islam yang akan menggantikan rasul karena
sebelum Nabi Muhammad meninggal, ia dipercaya untuk menggantikan posisi
Nabi Muhammad sebagai imam shalat, dan akhirnya Abu Bakar pun terpilih
menjadi Khalifah pertama dalam sejarah Islam pasca wafatnya Nabi
Muhammad.
Namun beberapa kalangan dari kaum Muslim Mekkah dan Madinah saat itu
meyakini bahwa Nabi Muhammad telah memberikan banyak indikasi yang
menunjukan bahwa {{
Ali bin Abi Thalib}},
sepupu sekaligus menantunya, sebagai pengganti dirinya. Mereka
mengatakan bahwa Abū Bakar merebut kekuasaan dengan kekuatan dan
kelicikan
[rujukan?]. Semua Khalifah sebelum Ali juga dianggap melakukan hal yang sama oleh kalangan ini, hal inilah yang memicu munculnya kaum
Syiah belakangan pada masa kekhalifahan
Muawiyah, lebih tepatnya setelah masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib berakhir.
[sunting] Kekuasaan khalifah
Berikut sebuah medali
emas yang dipersembahkan oleh
Khalifah Ustmani di
Turki kepada utusan
Sultan Thaha Syaifuddin yang datang meminta pertolongan Khalifah untuk melawan penjajahan
Belanda di
Jambi
"Siapa yang akan menggantikan
Nabi Muhammad" bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi umat
Islam
saat itu; mereka juga perlu mengklarifikasi seberapa besar kekuasaan
pengganti sang nabi. Muhammad, selama masa hidupnya, tidak hanya
berperan sebagai pemimpin umat islam, tetapi sebagai nabi dan pemberi
keputusan untuk umat Islam. Semua hukum dan praktik spiritual ditentukan
sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad. Musyawarah dilakukan pada
persoalan ini untuk menentukan seberapa besar kekuasaan seorang
Khalifah.
Tidak satu pun dari para khalifah yang mendapatkan wahyu dari
Allah,
karena Nabi Muhammad adalah nabi dan penyampai wahyu terakhir di muka
bumi, tidak satu pun di antara mereka yang menyebut diri mereka sendiri
sebagai
nabī atau
rasul. Untuk mengatasinya, wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kemudian ditulis dan dikumpulkan menjadi
Al-quran,
dijadikan patokan dan sumber utama hukum Islam, dan menjadi batas
kekuasaan khalifah Islam. Artinya, Khalifah adalah seseorang pemimpin
yang tunduk pada Al-Qur'an dan Hadis, dan kekuasaannya pun dibatasi oleh
Al-Qur'an dan Hadis.
Bagaimanapun, ada beberapa bukti yang menunjukan bahwa khalifah
mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas untuk memutuskan beberapa
hal yang tidak tercantum dalam
al-Quran.
Mereka juga mempercayai bahwa mereka adalah pempimpin spiritual umat
islam, dan mengharapkan "kepatuhan kepada khalifah" sebagai ciri seorang
muslim sejati. Sarjana modern
Patricia Crone dan
Martin Hinds, dalam bukunya
God's Caliph,
menggarisbawahi bahwa fakta tersebut membuat khalifah menjadi begitu
penting dalam pandangan dunia Islam ketika itu. Mereka berpendapat bahwa
pandangan tersebut kemudian hilang secara perlahan-lahan seiring dengan
bertambah kuatnya pengaruh
ulama di kalangan umat
Islam.
Kaum Muslim beranggapan bahwa ulama sama berhaknya menentukan apa yang
dianggap legal dan baik di kalangan umat, sesuai dengan hadis yang
menyebutkan bahwa suatu kaum akan ditinggalkan oleh Allah ketika mereka
meninggalkan para ulama. Pemimpin umat Islam yang paling tepat, menurut
pendapat para ulama, adalah pemimpin yang menjalankan saran-saran
spiritual dari para ulama, sementara para khilafah hanya mengurusi
hal-hal yang bersifat
duniawi
sehingga mengakibatkan perdebatan di antara keduanya. Perselisihan
pendapat antara Khalifah dan para ulama tersebut menjadi konflik yang
berlarut-larut dalam beberapa bagian sejarah kekhalifahan Islam. Namun
akhirnya, konflik ini berakhir dengan kemenangan para ulama.
[rujukan?]
Kekuasaan Khalifah selanjutnya menjadi terbatas pada hal yang bersifat
keduniawian. Khalifah hanya dapat dianggap menjadi "Khalifah yang benar"
apabila ia menjalankan saran
spiritual para ulama.
[rujukan?] Patricia Crone dan Martin Hinds juga berpendapat bahwa
muslim Syiah, dengan pandangan yang berlebihan kepada para
imam, tetap menjaga kepercayaan murni umat islam, namun tidak semua
ilmuwan setuju akan hal ini.
Kebanyakan
Muslim Sunni
saat ini mempercayai bahwa para khalifah tidak selamanya hanya menjadi
pemimpin masalah duniawi, dan ulama sepenuhnya bertanggung jawab atas
arah spiritual umat islam dan hukum syariah umat islam. Mereka menyebut
empat Khalifah pertama sebagai
Khulafa'ur Rosyidin, Khalifah yang diberi petunjuk, karena mereka menjalankan dan berpegang pada hukum yang terdapat pada
Al-Quran dan
sunnah
Nabi Muhammad dalam segala hal. Mereka juga mempercayai bahwa sekali
khalifah dipilih untuk memimpin, maka sepanjang hidupnya ia akan
memerintah kecuali jika ia keluar dari aturan
syariat.
[sunting] Struktur pemerintahan Negara Khilafah
Struktur pemerintahan Islam terdiri daripada 8 perangkat dan berdasarkan
af’al (perbuatan) Rasulullah saw:
- Khalifah
Hanya Khalifah yang mempunyai kewenangan membuat UU sesuai dengan
hukum-hukum syara’ yang ditabbaninya (adopsi); Khalifah merupakan
penanggung jawab kebijakan politik dalam dan luar negeri; panglima
tertinggi angkatan bersenjata; mengumumkan perang atau damai; mengangkat
dan memberhentikan para Mu’awin, Wali, Qadi, amirul jihad; menolak atau
menerima Duta Besar; memutuskan belanjawan negara.
- Mu'awin Tafwidh
Merupakan pembantu Khalifah dibidang kekuasaan dan pemerintahan, mirip
menteri tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu’awin menjalankan
semua kewenangan Khalifah dan Khalifah wajib mengawalnya.
- Mu'awin Tanfidz
Pembantu Khalifah dibidang administrasi tetapi tidak berhak membuat
undang-undang. Mu’awin Tanfidz membantu Khalifah dalam hal pelaksanaan,
pemantauan dan penyampaian keputusan Khalifah. Dia merupakan perantara
antara Khalifah dengan struktur di bawahnya.
- Amirul Jihad
Amirul Jihad membawahi bidang pertahanan, luar negeri, keamanan dalam negeri dan industri.
- Wali
Wali merupakan penguasa suatu wilayah (gubernur). Wali memiliki
kekuasaan pemerintahan, pembinaan dan penilaian dan pertimbangan
aktivitas direktorat dan penduduk di wilayahnya tetapi tidak mempunyai
kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata, Keuangan dan pengadilan.
- Qadi
Qadi merupakan badan peradilan, terdiri dari 2 badan: Qadi Qudat
(Mahkamah Qudat) yang mengurus persengketaan antara rakyat dengan
rakyat, perundangan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain serta Qadi Mazhalim
(Mahkamah Madzhalim) yang mengurus persengketaan antara penguasa dan
rakyat dan berhak memberhentikan semua pegawai negara, termasuk
memberhentikan Khalifah jika dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
- Jihaz Idari
Pegawai administrasi yang mengatur kemaslahatan masyarakat melalui
Lembaga yang terdiri dari Direktorat, Biro, dan Seksi, dan Bagian.
Memiliki Direktorat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
industri, perdagangan, pertanian, dll). Mua’win Tanfidz memberikan
pekerjaan kepada Jihaz Idari dan memantau pelaksanaannya.
- Majelis Ummat
Majelis Ummat dipilih oleh rakyat,
mereka cerminan wakil rakyat baik individu mahupun kelompok. Majelis
bertugas mengawasi Khalifah. Majelis juga berhak memberikan pendapat
dalam pemilihan calon Khalifah dan mendiskusikan hukum-hukum yang akan
diadopsi Khalifah, tetapi kekuasaan penetapan hukum tetap di tangan
Khalifah.
[sunting] Karakter kepemimpinan Kekhalifahan Islam
Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa karakter pemimpin Islam ialah
menganggap bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah
kepercayaan (
amanah) dari
umat Islam dan bukan kekuasaan yang mutlak dan absolut. Hal ini didasarkan pada hadist yang berbunyi:
"It (sovereignty) is a trust, and on the Day of Judgment it will
be a thing of sorrow and humiliation except for those who were deserving
of it and did well."
Hal ini sangat kontras dengan keadaan
Eropa saat itu dimana kekuasaan raja sangat absolut dan mutlak.
[1]
Peranan seorang kalifah telah ditulis dalam banyak sekali literatur
oleh teolog islam. Imam Najm al-Din al-Nasafi menggambarkan khalifah
sebagai berikut:
"Umat Islam tidak berdaya tanpa seorang pemimpin (imam, dalam
hal ini khalifah) yang dapat memimpin mereka untuk menentukan keputusan,
memelihara dan menjaga daerah perbatasan, memperkuat angkatan bersenjata (untuk pertahanan negara), menerima zakat mereka (untuk kemudian dibagikan), menurunkan tingkat perampokan dan pencurian, menjaga ibadah di hari jumat (salat jumat) dan hari raya, menghilangkan perselisihan di antara sesama, menghakimi dengan adil, menikahkan wanita yang tak memiliki wali. Sebuah keharusan bagi pemimpin untuk terbuka dan berbicara di depan orang yang dipimpinnya, tidak bersembunyi dan jauh dari rakyatnya.
Ia sebaiknya berasal dari kaum Quraish dan bukan kaum lainnya, tetapi tidak harus dikhususkan untuk Bani Hasyim atau anak-anak Ali. Pemimpin bukanlah seseorang yang suci dari dosa, dan bukan pula seorang yang paling jenius pada masanya, tetapi ia adalah seorang yang memiliki kemampuan administratif dan memerintah, mampu dan tegas dalam mengeluarkan keputusan dan mampu menjaga hukum-hukum Islam untuk melindungi orang-orang yang terzalimi. Dan mampu memimpin dengan arif dan demokratif.
Ibnu Khaldun kemudian menegaskan hal ini dan menjelaskan lebih jauh tentang kepemimpinan kekhahalifah secara lebih singkat:
"Kekhalifahan harus mampu menggerakan umat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dan menyeimbangkan kewajiban di dunia dan akhirat.
(Kewajiban di dunia) harus seimbang (dengan kewajiban untuk akhirat),
seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, semua kepentingan dunia
harus mempertimbangkan keuntungan untuk kepentingan akhirat. Singkatnya,
(Kekhalifahan) pada kenyataannya menggantikan Nabi Muhammad, beserta sebagian tugasnya, untuk melindungi agama dan menjalankan kekuasaan politik di dunia."
[sunting] Pencabutan gelar Khalifah
Kebanyakan ulama menolak pencabutan gelar Khalifah apabila sudah
terpilih. Tetapi fakta yang terjadi adalah sebaliknya, banyak
pemberontakan pada masa kekhalifahan, seperti Imam Husain yang melakukan
revolusi di
Karbala melawan tirani Yazid atau pengkhianatan Ibnu al-Zubayr kepada Yazid, untuk kebanyakan bagian telah terbatas keberadaannya.
[2]
Dr. Abdul Aziz Islahi berpendapat dalam masalah ini:
Mengikuti para filsuf Yunani, St. Thomas Aquinas juga menggunakan sudut pandang ini, William Archibald Dunning
berkomentar: "Berhubungan dengan aksi-aksi individual dalam menjatuhkan
pemerintahan tirani, dia (Aquinas) menemukan bahwa lebih sering orang
jahat melakukan pemberontakan dibandingkan orang baik. Karena
orang-orang jahat berpendapat bahwa pemerintahan raja-raja tidak kurang
beratnya daripada para tiran (raja lalim, penindas), pengakuan hak-hak
pribadi warga untuk membunuh para tiran lebih menyangkut lebih besarnya
peluang untuk kehilangan seorang raja daripada membebaskan diri dari
seorang tiran."
Abu Bakar menunjuk
Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya, kaum Muslim menerima hal ini tanpa terjadi perdebatan. Pengganti Umar,
Utsman bin Affan,
dipilih oleh dewan perwakilan kaum muslim. tetapi kemudian, Utsman
dianggap memimpin seperti seorang "raja" dibandingkan sebagai seorang
pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Utsman pun akhirnya dibunuh oleh
seseorang dari kelompok yang tidak puas.
Ali
kemudian diangkat oleh sebagian besar Muslim waktu itu di Madinah untuk
menjadi khalifah, tetapi ia tidak diterima oleh beberapa kelompok
muslim. Dia menghadapi beberapa pemberontakan dan akhirnya terbunuh
setelah memimpin selama lima tahun. Periode ini disebut sebagai "Fitna",
atau
perang sipil islam pertama.
[sunting] Bani Umayyah
Salah satu kelompok penentang
ˤAlī adalah kelompok yang dipimpin oleh Gubernur Syam waktu itu
Muawiyah bin Abu Sufyan, yang juga sepupu Utsman. Setelah kematian
Ali, Muawiyah mengambil alih kekuasaan kekhalifahan. Dia kemudian dikenal dengan nama
Muˤāwiyya, pendiri
Bani Umayyah. Dibawah kekuasaan
Muˤāwiyya, kekhalifahan dijadikan jabatan turun-menurun.
Di daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan
Persia dan
Byzantium, bani Umayyah menurunkan
pajak, memberikan
otonomi daerah dan kebebasan
beragama yang lebih besar bagi umat
Yahudi dan
Kristen, dan berhasil menciptakan kedamaian di daerah tersebut setelah dilanda perang selama bertahun-tahun.
Dibawah kekuasaan Bani Umayyah, kekhalifahan Islam berkembang dengan pesat. Di arah barat, umat Muslim menguasai daerah di
Afrika Utara sampai ke
Spanyol. Di arah timur, kekhalifahan menguasai daerah
Iran, bahkan sampai ke
India. Hal ini membuat Kekhalifahan Islam menjadi salah satu di antara sedikit kekaisaran besar dalam
sejarah.
Meskipun begitu,
Bani Umayyah tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh umat Islam. Beberapa Muslim lebih mendukung tokoh muslim lainnya seperti
Ibnu Zubair; sisanya merasa bahwa hanya mereka yang berasal dari klan
Nabi Muhammad,
Bani Hasyim,
atau dari keturunan Ali (yang masih sekeluarga dengan Nabi Muhammad),
yang boleh memimpin. Akibatnya, timbul beberapa pemberontakan selama
masa kepemimpinan bani umayyah. Pada akhir kekuasaannya, pendukung Bani
Hasyim dan pendukung Ali bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan Umayyah
pada tahun
750. Bagaimanapun, para pendukung Ali lagi-lagi harus menelan kekecewaan ketika ternyata pemimpin kekhalifahan selanjutnya adalah
Bani Abbasiyah, yang merupakan keturunan dari
Abbas bin Abdul-Muththalib, paman Nabi Muhammad, bukan keturunan Ali. Menanggapi kekecewaan ini, komunitas muslim akhirnya terpecah menjadi komunitas
Syiah dan
Sunni.
[sunting] Bani Abbasyiah
Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya
Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan
budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun
940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang
Turki (dan kemudian diikuti oleh orang
Mameluk di
Mesir
pada pertengahan abad ke-13), mulai mendapatkan pengaruh dan mulai
memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap
bertahan sebagai simbol yang menyatukan dunia Islam.
Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian,
Said bin Husain, seorang muslim
Syi'ah dari
Bani Fatimiyah yang mengaku bahwa anak perempuannya adalah keturunan
Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai Khalifah pada tahun
909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah
Afrika Utara. Pada awalnya ia hanya menguasai
Maroko,
Aljazair,
Tunisia dan
Libya. Namun kemudian, ia mulai memperluas daerah kekuasaannya sampai ke
Mesir dan
Palestina, sebelum akhirnya Bani Abbasyiah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai, dan hanya menyisakan
Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyyah. Dinasti Fatimiyyah kemudian runtuh pada tahun
1171. Sedangkan Bani Ummayah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Muslim di
Spanyol, kemudian mereka mengkalim kembali gelar Khalifah pada tahun
929, sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun
1031.
[sunting] Kekhalifahan "bayangan"
Pada tahun
1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan
Hulagu Khan berhasil menguasai
Baghdad, ibukota Kekhalifahan Abbasyiah, dan mengeksekusi Khalifah
al-Mutasim. Tiga tahun kemudian, sisa-sisa Bani Abbasyiah membangun lagi sebuah kekhalifahan di
Kairo, di bawah perlindungan Kesultanan
Mameluk.
Meskipun begitu, otoritas garis keturunan para khalifah ini dibatasi
pada urusan-urusan upacara dan keagamaan, dan para sejarawan Muslim pada
masa-masa sesudahnya menyebut mereka sebagai "khalifah bayangan".
[sunting] Kekaisaran Usmaniyah
Bersamaan dengan bertambah kuatnya
Kesultanan Usmaniyah,
para pemimpinnya mulai mengklaim diri mereka sebagai Khalifah. Klaim
mereka ini kemudian bertambah kuat ketika mereka berhasil mengalahkan
Kesultanan Mamluk pada tahun
1517 dan menguasai sebagian besar tanah
Arab. Khalifah Abbasyiah terakhir di
Kairo,
Al-Mutawakkil III, dipenjara dan dikirim ke
Istambul. Kemudian, dia dipaksa menyerahkan kekuasaannya ke
Selim I.
Walaupun begitu, banyak Kekaisaran Usmaniyah yang memilih untuk menyebut diri mereka sebagai
Sultan, daripada sebagai Khalifah. Hanya
Mehmed II dan cucunya,
Selim, yang menggunakan gelar khalifah sebagai pengakuan bahwa mereka adalah pemimpin negara
Islam.
Menurut Barthold, saat dimana gelar Khalifah digunakan untuk kepentingan
politik daripada sekedar simbol
agama untuk pertama kalinya adalah ketika Kekaisaran Usmaniyah membuat perjanjian damai dengan
Rusia pada tahun
1774. Sebelum perjanjian ini dibuat, Kekaisaran Usmaniyah berperang dengan
Kekaisaran Kristen Rusia, mengakibatkan kekaisaran kehilangan sebagian besar wilayahnya, termasuk juga memiliki populasi tinggi seperti misalnya daerah
Crimea. Dalam surat perjanjian damai dengan Rusia, kekaisaran Usmaniyah, dibawah kepemimpinan
Abdulhamid I,
menyatakan bahwa mereka akan tetap melindungi umat Islam yang berada di
wilayah yang kini menjadi wilayah Rusia. Ini adalah pertama kalinya
Kekhalifahan Usmaniyah diakui secara
politik oleh kekuatan Eropa.
Sebagai hasilnya, meskipun wilayah kekuasaan Usmaniyah menjadi sempit
namun kekuatan diplomatik dan militer Usmaniyah semakin meningkat.
Sekitar tahun 1880 Sultan Abdulhamid II menegaskan kembali status
kekhalifahannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme
Eropa yang semakin menjadi-jadi. Klaimnya ini didukung sepenuhnya oleh Muslim di
India, yang ketika itu dalam cengkraman penjajahan
Inggris. Pada
Perang Dunia I,
Kekhalifahan Usmaniyah, dengan mengesampingkan betapa lemahnya mereka
dihadapan kekuatan Eropa, menjadi negara Islam yang paling besar dan
paling kuat di dunia.
[sunting] Keruntuhan kekhalifahan
Tepatnya pada tanggal 23 Maret 1924, keruntuhan kekhalifahanan
terakhir, Kekhalifahan Turki Usmaniyah, terjadi akibat adanya
perseteruan di antara kaum
nasionalis dan agamais dalam masalah kemunduran ekonomi Turki.
Setelah menguasai
Istambul pasca-Perang Dunia I,
Inggris
menciptakan sebuah kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat
negara dan menutup kantor-kantor dengan paksa sehingga bantuan khalifah
dan pemerintahannya tersendat. Kekacauan terjadi di dalam negeri,
sementara opini umum mulai menyudutkan pemerintahan khalifah yang
semakin lemah dan memihak kaum nasionalis. Situasi ini dimanfaatkan
Mustafa Kemal Pasha
untuk membentuk Dewan Perwakilan Nasional - dan ia menobatkan diri
sebagai ketuanya - sehingga ada dua pemerintahan saat itu; pemerintahan
khilafah di
Istambul dan pemerintahan Dewan Perwakilan Nasional di
Ankara.
Walau kedudukannya tambah kuat, Mustafa Kemal Pasha belum berani
membubarkan khilafah. Dewan Perwakilan Nasional hanya mengusulkan konsep
yang memisahkan khilafah dengan pemerintahan. Namun, setelah perdebatan
panjang di Dewan Perwakilan Nasional, konsep ini ditolak. Pengusulnya
pun mencari alasan membubarkan Dewan Perwakilan Nasional dengan
melibatkannya dalam berbagai kasus pertumpahan darah. Setelah
memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional ini diusulkan agar
mengangkat Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua
parlemen, yang diharap bisa menyelesaikan kondisi kritis ini.
Setelah resmi dipilih jadi ketua
parlemen, Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah dengan
republik yang dipimpin seorang
presiden yang dipilih lewat
Pemilu. Tanggal
29 November 1923, ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama
Turki. Namun ambisinya untuk membubarkan khilafah saat itu, yang telah lemah dan digerogoti korupsi, terintangi; Ia dianggap
murtad, dan beberapa kelompok pendukung
Sultan Abdul Mejid II
terus berusaha mendukung pemerintahannya. Ancaman ini tak menyurutkan
langkah Mustafa Kemal Pasha. Malahan, ia menyerang balik dengan taktik
politik dan pemikirannya yang menyebut bahwa penentang sistem
republik
ialah pengkhianat bangsa dan ia kemudian melakukan beberapa langkah
kontroversial untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Misalnya,
Khalifah digambarkan sebagai sekutu asing yang harus dienyahkan.
Setelah suasana negara kondusif, Mustafa Kemal Pasha mengadakan
sidang Dewan Perwakilan Nasional (yang kemudian disebut dengan
"Kepresidenan Urusan Agama" atau sering disebut dengan "Diyaniah"). Pada
tanggal
3 Maret 1924,
ia memecat khalifah sekaligus membubarkan sistem kekhalifahan dan
menghapuskan hukum Islam dari negara. Hal inilah yang kemudian dianggap
sebagai keruntuhan kekhalifahan Islam.
Saat ini, Diyaniah berfungsi sebagai entitas dari lembaga Shaikh al-Islam/Kekhalifahan
[1].
Mereka bertugas untuk: "memberikan pelayanan religius kepada orang
Turki dan Muslim di dalam dan di luar negara Turki". Diyainah memiliki
kantor pusat di
Ankara, Turki.
Diyaniah adalah sebuah lembaga yang mewarisi semua sumber-sumber yang
berhubungan dengan hal-hal religius dari Kekaisaran Ottoman, termasuk
semua arsip kekhalifahan yang telah runtuh tersebut. Saat ini, Diyainah
merupakan otoritas tertinggi Muslim Sunni. Diyainah juga memiliki kantor
cabang di
Eropa (
Jerman).
Perbedaan utama antara kekhalifahan dengan Diyainah adalah Dinaiyah,
tidak seperti kekhalifahan yang mengurusi masalah negara, hanya
berfungsi sebagai lembaga keagamaan. Hal ini sesuai dengan prinsip
sekularisme
Turki yang memisahkan urusan Agama dengan urusan negara.
Sempat muncul keinginan dan gerakan untuk mengendirikan kembali kekhalifahan setelah runtuhnya
Kekaisaran Ottoman, tetapi tak ada satupun yang berhasil.
Hussein bin Ali, seorang gubernur
Hejaz pada masa Kekaisaran Ottoman yang pernah membantu
Britania raya pada masa
Perang Dunia I
serta melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Istambul,
mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dua hari setelah keruntuhan
Ottoman. Tetapi klaimnya tersebut ditolak, dan tak lama kemudian ia di
usir dari tanah Arab. Sultan Ottoman terakhir
Mehmed VI
juga melakukan hal yang sama untuk mengangkat kembali dirinya sebagai
Khalifah di Hejaz, tetapi lagi-lagi usaha tersebut gagal. Sebuah
pertemuan diadakan di
Kairo pada tahun
1926
untuk mendiskusikan pendirian kembali kekhalifahan. Tetapi, hanya
sedikit negara Muslim yang berpartisipasi dan mengimplentasikan hasil
dari pertemuan tersebut.
[sunting] Gerakan Khilafat
Pada tahun 1920-an "gerakan Khilafat", sebuah gerakan yang bertujuan
untuk mendirikan kembali kekhalifahan, menyebar diseluruh daerah jajahan
Inggris di
Asia. Gerakan ini sangat kuat di
India, yang saat itu menjadi pusat komunitas Islam. Sebuah pertemuan kemudian diadakan di
Kairo pada tahun
1926
untuk mendiskusikan pendirian Kekhalifahan. Tapi sayang, sebagian besar
negara mayoritas Muslim tidak berpartisipasi dan mengambil langkah
untuk mengimplentasikan hasil dari pertemuan ini. Meskipun gelar
Amir al-Mukmin dipakai oleh
Raja Maroko dan
Mullah Mohammed Omar, pemimpin rezim
Taliban di
Afganistan,
kebanyakan Muslim di luar daerah kekuasaan mereka menolak untuk
mengakuinya. Organisasi yang mendekati bentuk sebuah bentuk kekhalifahan
saat ini adalah
Organisasi Konferensi Islam atau
OKI,
sebuah organisasi internasional dengan pengaruh yang terbatas yang
didirikan pada tahun 1969 beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim.
[sunting] Perbandingan kekhalifahan dengan sistem pemerintahan lain
Khalifah sangat berbeda dari sistem pemerintahan yang pernah ada di dunia, seperti disebutkan di bawah ini:
- Dalam kedudukan monarki, kedudukan raja diperoleh dengan warisan. Artinya, seseorang dapat menduduki jabatan raja
hanya karena ia anak raja. Jabatan khalifah didapatkan dengan bai'at
dari umat secara ikhlas dan diliputi kebebasan memilih, tanpa paksaan.
Jika dalam sistem monarki raja memiliki hak istimewa yang dikhususkan
bagi raja, bahkan sering raja di atas UU, maka seorang khalifah tak
memiliki hak istimewa; mereka sama dengan rakyatnya. Khalifah ialah
wakil umat dalam pemerintahan dan kekuasaan yang dibaiat buat menerapkan
syariat Allah SWT
atas mereka. Artinya, khalifah tetap tunduk dan terikat pada hukum
islam dalam semua tindakan, kebijakan, dan pelayanan terhadap
kepentingan rakyat.
- Dalam sistem republik, presiden bertanggung jawab kepada rakyat atau yang mewakili suaranya (misal: parlemen). Rakyat
beserta wakilnya berhak memberhentikan presiden. Sebaliknya, seorang
khalifah, walau bertanggung jawab pada umat dan wakilnya, mereka tak
berhak memberhentikannya. Khalifah hanya dapat diberhentikan jika
menyimpang dari hukum Islam, dan yang menentukan pemberhentiannya ialah mahkamah mazhalim.
Jabatan presiden selalu dibatasi dengan periode tertentu, sebaliknya,
seorang khalifah tak memiliki masa jabatan tertentu. Batasannya, apakah
ia masih melaksanakan hukum Islam atau tidak. Selama masih
melaksanakannya, serta mampu menjalankan urusan dan tanggung jawab
negara, maka ia tetap sah menjadi khalifah.
[sunting] Argumentasi tentang Pentingnya Khalifah
[sunting] Dalil al-Qur'an
Di dalam
al-Quran memang tidak terdapat istilah
Daulah yang berarti negara. Tetapi di dalam
al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (
ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT berfirman:
- Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).
Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk menaati
Ulil Amri, yaitu Al Hakim (Penguasa). Perintah ini, secara
dalalatul iqtidha,
berarti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu,
seandainya Ulil Amri itu tidak ada, sebab tidak mungkin Allah
memerintahkan kita untuk menaati pihak yang eksistensinya tidak ada.
Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk menaati seseorang yang
keberadaannya berhukum mandub.
Maka menjadi jelas bahwa mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara
yang wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri,
berarti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. Sebab adanya ulil
amri menyebabkan terlaksananya kewajipan menegakkan hukum syara’,
sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan terabaikannya
hukum syara’. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, karena kalau
tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram,
yaitu mengabaikan hukum syara’ (
tadhyii’ al hukm asy syar’iy).
Di samping itu, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk
mengatur urusan kaum muslimin berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan
Allah SWT. Firman Allah SWT:
- Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
(dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (Qs. Al-Maa’idah [5]: 48).
- Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa
yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka.
Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan
kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu (Qs. Al-Maa’idah [5]: 49).
Dalam kaidah usul fiqh dinyatakan bahwa, perintah (
khitab)
Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama
tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (
Khitabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut bersifat umum, yaitu berlaku pula
bagi umat Islam. Dan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah,
tidak mempunyai makna lain kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan
(as-Sulthan), sebab dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang
diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. Dengan demikian,
ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk
menjalankan semua hukum Islam, iaitu negara Khilafah.
[sunting] Dalil as-Sunnah tentang Khalifah
- Abdullah bin Umar meriwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah mengatakan, ‘Barangsiapa
melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan
menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan. Dan barangsiapa mati
sedangkan di lehernya tak ada bai’at (kepada Khalifah) maka dia mati
dalam keadaan mati jahiliyah." [HR. Muslim].
- Nabi SAW mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan
menyifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya
orang-orang jahiliyyah. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada
Khalifah, bukan kepada yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan kewajiban
mengangkat seorang Khalifah, yang dengannya dapat terwujud bai’at di
leher setiap muslim. Sebab bai’at baru ada di leher kaum muslimin kalau
ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah.
- Rasulullah SAW bersabda: "Bahwasanya Imam itu bagaikan perisai, dari
belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung." [HR. Muslim]
- Rasulullah SAW bersabda: "Dahulu para nabi yang mengurus Bani
Israil. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya, tetapi tidak
ada lagi nabi setelahku. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan
banyak. Para Sahabat bertanya,’Apa yang engkau perintahkan kepada kami?
Nabi menjawab,’Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja.
Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap
apa yang menjadi kewajiban mereka." [HR. Muslim].
- Rasulullah SAW bersabda: "Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak
disukai dari amirnya (pemimpinnya), maka bersabarlah. Sebab barangsiapa
memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja
lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah." [HR. Muslim].
Hadis pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (
ikhbar) dari
Rasulullah SAW bahawa seorang Khalifah adalah laksana perisai, dan
bahawa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin.
Pernyataan Rasulullah SAW bahawa seorang Imam itu laksana perisai
menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faedah-faedah keberadaan
seorang Imam, dan ini merupakan suatu tuntutan (
thalab). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, apabila mengandung celaan (
adz dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (
thalab at tarki), atau merupakan larangan (
an nahy); dan apabila mengandung pujian (
al mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (
thalab al fi’li).
Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya
hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum
syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu bererti bersifat
pasti (fardlu). Jadi hadis pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya
Khilafah, sebab tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan.
Hadis ketiga menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak,
membangkang) dari penguasa (as sulthan). Berarti keberadaan Khilafah
adalah wajib, sebab kalau tidak wajib tidak mungkin Nabi SAW sampai
begitu tegas menyatakan bahwa orang yang memisahkan diri dari Khilafah
akan mati jahiliyah. Jelas ini menegaskan bahawa mendirikan pemerintahan
bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib.
Rasulullah SAW bersabda pula : "Barangsiapa membai’at seorang Imam
(Khalifah), lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah
hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang
orang lain hendak mencabut kekuasaannya, penggallah leher orang itu."
[HR. Muslim].
Dalam hadis ini Rasululah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk
menaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan
mereka. Perintah Rasulullah ini berarti perintah untuk mengangkat
seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi
orang-orang yang merebut kekuasaannya. Semua ini merupakan penjelasan
tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum muslimin, iaitu Imam atau
Khalifah. Sebab kalau tidak wajib, nescaya tidak mungkin Nabi SAW
memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya,
iaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan
Khalifah.
Dengan demikian jelaslah, dalil-dalil As Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya Khalifah bagi kaum muslimin.
[sunting] Dalil Ijma’ Sahabat
Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahwa
mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW
hukumnya wajib. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah
Abu Bakar,
Umar bin Khathtab,
Utsman bin Affan, dan
Ali bin Abi Thalib, ridlwanullah ‘alaihim.
Ijma’ Sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah,
nampak jelas dalam kejadian bahawa mereka menunda kewajiban menguburkan
jenazah Rasulullah SAW dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah
pengganti beliau. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu
kewajiban dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan
pemakaman jenazah untuk melakukan kesibukan lain sebelum jenazah
dikebumikan. Namun, para Sahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah
Rasulullah SAW ternyata sebagian di antaranya justru lebih mendahulukan
usaha-usaha untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah
Rasulullah. Sedangkan sebagian Sahabat lain mendiamkan kesibukan
mengangkat Khalifah tersebut, dan ikut pula bersama-sama menunda
kewajiban menguburkan jenazah Nabi SAW sampai dua malam, padahal mereka
mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi
secepatnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka
untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat Khalifah daripada
menguburkan jenazah. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status
hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada
menguburkan jenazah.
Demikian pula bahawa seluruh Sahabat selama hidup mereka telah
bersepakat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. Walaupun sering
muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan
diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat
sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika
wafatnya Rasulullah SAW maupun ketika pergantian masing-masing Khalifah
yang empat. Oleh karena itu Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang jelas dan
kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah.
[sunting] Dalil Dari Kaidah Syar’iyah
Ditilik dari analisis usul fiqh, mengangkat Khalifah juga wajib.
Dalam usul fikih dikenal kaidah syar’iyah yang disepakati para ulama:
"
Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya."
[rujukan?]
Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala
aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan
sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang
Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan kaidah syar’iyah tadi, eksistensi
Khilafah hukumnya menjadi wajib.
Jelaslah, berbagai sumber hukum Islam tadi menunjukkan bahwa
menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajipan dari Allah SWT atas
seluruh kaum muslimin.
[sunting] Pendapat Para Ulama
Seluruh imam mazhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah
bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Syaikh
Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya
Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416:
- "Para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad)
--rahimahumullah-- telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib
adanya, dan bahawa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah,)
yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang
tertindas dari yang menindasnya..."
Tidak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah,
bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah (termasuk Khawarij dan
Mu’tazilah) tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang
Khalifah. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan
Khilafah, maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap, karena bertentangan
dengan nas-nas syara’ yang telah jelas.
Imam Asy Syaukani dalam
Nailul Authar jilid 8 hal. 265
menyatakan: "Menurut golongan Syiah, minoritas Mu’tazilah, dan Asy
A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’." Ibnu Hazm dalam
Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal
juz 4 hal. 87 mengatakan: "Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh
Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah
(Khilafah)."
Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib (bukan
haram apalagi bid’ah) dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah
Islamiyah yang sangat kaya. Berikut ini sekelumit saja referensi yang
menunjukkan kewajiban Khilafah: Imam Al Mawardi, Al Ahkamush
Shulthaniyah, hal. 5, Abu Ya’la Al Farraa’, Al Ahkamush Shulthaniyah,
hal.19, Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy Syar’iyah, hal.161, Ibnu Taimiyah,
Majmu’ul Fatawa, jilid 28 hal. 62, Imam Al Ghazali, Al Iqtishaad fil
I’tiqad,hal. 97, Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah, hal.167, Imam Al Qurthubi,
Tafsir Al Qurthubi, juz 1 hal.264, Ibnu Hajar Al Haitsami, Ash
Shawa’iqul Muhriqah, hal.17, Ibnu Hajar A1 Asqallany, Fathul Bari, juz
13 hal. 176, Imam An Nawawi, Syarah Muslim, juz 12 hal. 205, Dr.
Dhiya’uddin Ar Rais, Al Islam Wal Khilafah, hal.99, Abdurrahman Abdul
Khaliq, Asy Syura, hal.26, Abdul Qadir Audah, Al Islam Wa Audla’una As
Siyasiyah, hal. 124, Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukum fil
Islam, hal. 248, Sulaiman Ad Diji, Al Imamah Al ‘Uzhma, hal.75, Muhammad
Abduh, Al Islam Wan Nashraniyah, hal. 61, dan masih banyak lagi yang
lainnya.
Namun ada pula buku yang menyatakan bahwa kekhalifahan tidak wajib hukumnya, seperti
Al Islam Wa Usululul Hukm oleh Ali Abdur Raziq,
Mabadi` Nizham Al Hukmi fil Islam oleh Abdul Hamid Mutawalli,
Tidak Ada Negara Islam oleh
Nurcholish Madjid.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 